Penjabat Kepala Daerah Ingin Maju Pilkada, Harus Mundur 40 Hari Sebelum Mendaftar di KPU
Payakumbuh | JangkarPost.com — Penjabat Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman MM Dt. Bandaro Bendang menghadiri Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah (KDH) tentang Isu Strategis Terkait Netralitas ASN dalam Penyelenggaran Pilkada bersama Menteri Dalam Negeri secara virtual di Aula Randang Lt. 2 Balai Kota Payakumbuh, Jumat (17/05/2024).
“Menjelang Pilkada 2024, Penjabat Kepala Daerah harus mampu bersikap netral dan menjaga keberlangsungan pemerintahan,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri.
Sebab bagaimanapun, ujarnya, salah satu tugas utama seorang Pj KDH adalah untuk menyukseskan proses pemilihan kepala daerah.
“Kami memahami, ada diantara Bapak dan Ibu yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada mendatang, namun Pj KDH tidak diperbolehkan untuk ikut serta,” ungkapnya.
Kecuali, sambungnya lagi, seorang Penjabat (Pj) ini terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri, sebab salah satu syarat maju di Pilkada adalah tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
“Tidak boleh cuti, harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mengisi formulir pendaftaran Pilkada,” ujarnya menggarisbawahi.
Ia juga mengingatkan agar administrasi pengunduran diri itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang ditetapkan KPU RI.
“Silakan mengajukan pengunduran diri sesegera mungkin, sebab untuk pengurusan administrasi kita membutuhkan waktu yang cukup lama, sebelum nantinya Pj Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih yang baru dapat dilantik paling lambat satu hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon,” tegasnya.
Adapun ketentuan tersebut merujuk kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3./2314/SJ tanggal 16 Mei 2024 tentang Pengunduran Diri Penjabat (Pj) Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf q UU No 10 tahun 2016.
Disampaikannya, Konteks ini juga berlaku bagi seorang ASN, ASN juga wajib melakukan pengunduran diri sebelum ia mendaftar sebagai calon kepala daerah. Peraturan ini berlaku secara menyeluruh, tanpa terkecuali untuk ASN se Indonesia.
“Kemudian kami berharap Pj KDH dapat menjaga netralitas, profesionalismenya, dan terus menjaga prinsip tersebut. Jika kedapatan ada hal yang dilanggar tentu akan diberi sanksi, selama statusnya masih Pj KDH atau ASN,” ingatnya.
“Sekali lagi kami ingatkan, tugas Pj KDH adalah memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan dengan baik hingga Pilkada dilaksanakan, serta memastikan betul Pilkada tersebut sukses digelar. Kemendagri menginginkan Pilkada 2024 ini berjalan dengan kondusif, netral, dan transparan,” tutupnya.
Menyikapi hal itu, Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman menyatakan siap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN Kota Payakumbuh demi menghasilkan Pilkada yang berintegritas dan bermartabat.
“Sesuai perintah Kemendagri tadi, kita akan pastikan Pilkada 2024 ini berjalan dengan aman, tertib, kondusif, dan transparan,” pungkasnya. (Jp)